Asap Berbuah Petisi, Pilkada Hasilkan Polusi Caci Maki

Bencana asap dan pilkada dua hal berbeda tapi justru memiliki sejumlah kesamaan. Pertama, keduanya terjadwal. Bila pilkada yang diagendakan lima tahun sekali, bencana asap malah rentangnya lebih pendek. Setahun sekali. Maaf bila ada satire, bencana asap adalah agenda tahunan di Jambi!
Kedua, sama-sama “merepotkan” dan berakibat terhadap hajat hidup banyak orang. Yang ketiga, asap akibat kebakaran lahan dan hutan juga pilkada bisa mengaburkan pandangan. Persamaan yang terakhir barangkali terkesan memaksa. Tapi penjelasan di bawah nanti, semoga bisa jadi pembenarannya.

Menyerang Jambi sejak Agustus hingga akhir Oktober lalu, hilangnya asap lantas disambut eskalasi politik yang mulai menghangat seiring kian dekatnya pilkada serentak. Terlebih Pilgub Jambi dengan dua pasangan membuat polarisasi terang benderang.

Tak heran, dua hal ini banyak diperbincangkan juga menyita perhatian di Jambi pada tahun 2015. Tak terkecuali meriuhkan dunia maya. Membawa keduanya ke dunia maya, maka ada benang merah yaitu partisipasi politik.

Untuk soal asap, partisipasi politik tersebut tampak pada derasnya ajakan penandatanganan petisi. Publik, termasuk netizen Jambi tentunya, mempetisi mulai dari Presiden Jokowi, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Kapolri serta tak lupa Penjabat Gubernur Jambi Irman. Koor yang dimainkan di petisi nadanya adalah, penanganan segera bencana asap hingga penegakan hukum yang tegas.

Inilah geliat demokrasi digital di era internet. Ya, sebuah kata yang didefinisikan sebagai permintaan sekelompok orang kepada pemerintah. Barangkali mungkin ini selemah-lemahnya partisipasi politik netizen yang identik dengan gaya hidup urban yang bercirikan individualis.

Berbicara mengenai petisi asal tahu saja, situs petisi daring (dalam jaringan atau online) change.org mencatat sepanjang 2015, ada 1.200 petisi mengenai darurat asap. Tentu itu jumlah yang sangat fantastis. Namun ini kemudian justru membuat “pecahnya gerakan” sehingga dalam perjalanan petisi-petisi ini seolah layu sebelum berkembang.

Penelusuran Tribun, setidaknya ada lima petisi yang dibuat oleh netizen Jambi guna menyikapi kabut asap ini. Masing-masing digagas oleh akun dengan nama Puskomda Jambi, BEM Unja, Amri Mushlih dan Tengku Imam Saputra tak ketinggalan KKI Warsi.

Pertanyaannya, bagaimana nasib petisi itu? Sejauh mana partisipasi netizen di Jambi hingga beroleh simpati netizen di tempat lain? Sayangnya, ada anomali atas respon petisi tersebut. Keluhan dan jengahnya netizen Jambi terhadap kabut asap tak berbanding lurus dengan tingginya animo netizen mendukung petisi darurat asap.

Mari kita lihat data. Petisi yang digagas akun BEM Unja hanya menuai 108 pendukung. Capaian dukungan petisi asap yang digagas netizen Amri Mushlih justru jauh lebih banyak.
Jumlahnya malah mengalahkan pendukung petisi yang dibuat oleh akun Komunitas Konservasi Indonesia Warsi. Keduanya membuat petisi di change.org pada tanggal yang sama, 4 September 2015. Petisi gagasan Mushlih beroleh 958 dukungan, sementara Warsi mendapat 661 pendukung.

Sedemikian rendahnyakah partisipasi netizen Jambi atas sebuah petisi yang sesungguhnya berpengaruh terhadap dirinya? Jawabnya, tentu tak hitam dan putih. Terlebih melihat data change.org bahwa ada 1.200 petisi dengan narasi besar soal asap. Artinya, begitu banyak pilihan. Inilah yang disebut di atas tadi membuat petisi-petisi ini layu sebelum berkembang.

Jangan lupa pada petisi Save Muarajambi dua tahun lalu, ada 2 ribu lebih netizen mendukung. Dan petisi ini pun sudah disampaikan ke pemerintah.
Sekalipun perlu dilihat berapa banyak netizen Jambi yang mendukung petisi Save Muarajambi tapi setidaknya ini menjadi penanda bahwa gelombang dukungan dari dunia maya harus dengan narasi besar dengan hitam-putih yang jelas serta memiliki saluran yang terkordinir.
Tapi dalam kasus asap setidaknya ada aksi massa di Jambi yang awalnya disebar di media sosial berhasil menggerakkan netizen untuk off line dengan aksi langsung.

Dalam kasus asap dan save Muarajambi ini sesungguhnya hitam-putih jelas. Korporasi ada di pihak hitam. Pada soal asap dengan dugaan mereka terlibat pembakaran lahan. Sedangkan di kasus candi korporasi dengan stockfile batubara menjadi ancaman kelestarian percandian Muarajambi.
Bedanya, petisi Save Muarajambi jumlahnya tidak sebanyak petisi asap, sehingga wajar beroleh dukungan tinggi. Dan jangan lupakan, seberapa popular penggagas petisi.

Nah, terkait paut pilkada, fenomena yang muncul berbanding terbalik dengan asap. Dukung mendukung pasangan calon seolah membuat netizen pendukungnya gelap mata. Inilah yang saya sebut di atas, mengaburkan pandangan.

Bila asap berbuah petisi di duni maya, sebaliknya pilkada tak sedikit menimbulkan polusi kata caci maki di social media. Jejaknya pun masih bisa kita telusuri hingga kini.
Bagaimana, wall grup-grup Facebook dipenuhi ejekan, olok-olok terhadap setiap pasangan calon kepala daerah. Tentu partisipasi politik begini bisa jadi kampanye hitam yang tak harus dilakukan.

Barangkali mereka lupa dengan surat edaran Kapolri mengenai ujaran kebencian atau istilah kerennya hate speech. Mungkin mereka tak takut hukum pidana yang mengintai saat menyebarluaskan kebencian, utamanya lewat media sosial. Semoga saja, tahun depan tak ada “korban” ujaran kebencian di Jambi yang dipolisikan. Dari pada kita saling benci lebih baik bersama membangun Jambi. (deddy rachmawan)

*Tulisan ini terbit di Tribun Jambi edisi Senin 28 Desember 2015 dan di sini

**sumber foto dari cnn.com

Ini Bank Pertama yang Ada di Jambi

Ah..akhirnya terpaksa saya publish juga tulisan ini. Ketimbang ngendon jadi konsumsi pribadi. Cuma, maaf datanya masih sangat minim. Masih ada narasumber  yang belum saya temui, walau sudah jadi target operasi. Jadi ya gini deh hasil tulisannya. masih minim sekali. Tapi untuk pembuka menggali lebih dalam, bolehlah. Semoga ada data baru yang diperoleh dan tulisan ini akan disempurnakan lagi.

Perkembangan perbankan di Jambi kini demikian pesat. Asal tahu saja, di provinsi dengan 9 kabupaten dan 2 kota ini terdapat 352 kantor bank. Adapun jumlah bank mencapai 32 nama bank. Itu data per triwulan I tahun lalu. Angka di atas baru angka bank umum, belum BPR. Sementara untuk BPR, ada 18 BPR dengan 18 jaringan kantor.

Sebagai pembanding, pada 2012, hanya ada 30 bank umum dengan 330 kantor bank. Dan BPR sedikitnya ada 16 BPR. Jadi, selama satu tahun lebih ada penambahan 2 bank umum dan 2 BPR. Pertambahan kantornya lebih gila, 12 kantor untuk bank umum.

Dulu ketika Jambi masih berstatus residen bank sudah berdiri di sini. Pada tahun 1600-an, Belanda tiba di Jambi. Ketika itu misi dagang ingin mereka jalin dengan kesultanan Jambi di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Kahar. Walau geliat perdagangan dari dan keluar Jambi telah ada, saat itu belum ada bank yang didirikan.

Tiga abad kemudian, barulah bank yang pertama berdiri di Jambi. Mukty Nasruddin dalam naskahnya “Jambi dalam Sejarah Nusantara” (tidak diterbitkan) memberi sub judul tersendiri mengenai ini yaitu “Bank dan Irigasi” kendati tak banyak yang ia tulis mengeni bank di kala itu.

Lalu kapan mulai ada bank di Jambi?

“Untuk kelancaran dan membantu usaha dagang dan usaha pertanian rakyat pada tahun 1909 Pemerintah Daerah Keresidenan Jambi mendirikan satu bank kredit daerah yang dinamai Gewwestelijkevolkscredit Bank,” ungkap Mukty.

Bank tersebut langung dipimpin oleh Residen Kepala Keresidenan Jambi. Merujuk arsip Belanda, maka ketika itu Residen Jambi adalah AJN Engelenburg yang menjabat selama 2 tahun sejak 2 Desember 1908.

Saya belum beroleh keterangan lebih komprehenif mengenai keberadaan bank ini. Hanya saja, Mukty membeber bahwa bank pertama di Jambi ini beroperasi selama seperempat abad.

Kata dia, pada 1934 bank dibubarkan seiring dengan hadirnya Algemeene Volkscredit Bank. Ini merupakan bank umum rakyat yang berpusat di Batavia dan dirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Di Algemeene Volkscredit Bank itulah, masyarakat bisa meminjam uang. Tapi, itu atas persetujuan kontrolir kepala onderafdeling setempat. Menurut cerita, bank ini dulunya berada di kawasan Ancol, sekarang Jalan Sultan Thaha. Persisnya berada di antara rumah dinas Kapolda Jambi  dan Pertamina.